Pemerintah komitmen percepat pemerataan akses internet
Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Investasi dan Hilirisasi berkomitmen untuk mempercepat pemerataan akses internet di Indonesia.
Hal itu disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dalam pertemuan dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani di Kantor BKPM Jakarta, Rabu.
“Kami berkomitmen untuk mempercepat pemerataan akses internet di seluruh Indonesia agar manfaat ekonomi digital dapat dirasakan secara merata,” kata Meutya dalam rilis pers.
Meutya menegaskan bahwa percepatan transformasi digital menjadi prioritas utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu upaya utama adalah memperluas akses internet, terutama bagi sektor pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan.
Saat ini, tantangan utama masih berkisar pada terbatasnya konektivitas, di mana 86 persen sekolah di Indonesia belum memiliki akses fixed broadband, 38 persen kantor desa belum terhubung ke internet, dan 75 persen puskesmas memiliki koneksi yang belum memadai.
“Oleh karena itu, strategi inovatif dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi harus diterapkan untuk memastikan investasi yang lebih efisien dan inklusif,” kata Meutya.
Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, investasi di bidang pendidikan, sains, teknologi, serta digitalisasi harus terus didorong.
Meutya mengatakan bahwa Kementerian Komdigi memiliki tanggung jawab utama dalam mengakselerasi digitalisasi di sektor pemerintah, ekonomi, dan SDM digital.
Hal ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan mencapai 7 hingga 8 persen, sebagaimana tertuang dalam Visi Indonesia Digital 2045.
Sebagai sovereign wealth fund (SWF) yang berorientasi pada investasi strategis, Danantara diharapkan dapat memainkan peran penting dalam mendukung penguatan ekosistem telekomunikasi dan digital nasional.
Rosan menegaskan bahwa investasi dalam sektor digital merupakan langkah krusial untuk meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global.
“Kami melihat potensi besar dalam investasi digital, terutama dalam infrastruktur jaringan dan teknologi 5G. Sinergi antara pemerintah dan sektor swasta akan menjadi kunci dalam memastikan pertumbuhan ekonomi berbasis digital yang berkelanjutan,” ujar Rosan.
Dalam upaya mempercepat adopsi 5G, Kementerian Komdigi mengusulkan penerapan model Multi-Operator Core Network (MOCN), seperti yang telah berhasil diterapkan di Malaysia.
Model ini memungkinkan operator berbagi infrastruktur, sehingga dapat mempercepat ekspansi jaringan sekaligus menekan biaya investasi.
Malaysia yang memulai implementasi 5G bersamaan dengan Indonesia pada 2021 kini telah mencapai cakupan 80 persen, sementara Indonesia masih tertinggal jauh dalam penetrasi jaringan 5G.
Selain itu, pemanfaatan infrastruktur milik PLN juga menjadi solusi strategis dalam memperluas jaringan telekomunikasi ke daerah-daerah yang masih minim akses internet.
Dengan memanfaatkan tiang listrik PLN untuk distribusi serat optik, biaya investasi dapat ditekan hingga 67 persen, mempercepat penetrasi internet dengan lebih efisien.
“Implementasi 5G yang optimal dapat mengurangi Total Cost of Ownership (TCO) hingga 54 persen dibandingkan dengan 4G. Dengan strategi yang tepat, kita dapat memenuhi kebutuhan industri, bisnis, dan masyarakat akan jaringan yang lebih cepat dan andal,” tambah Meutya.
Guna mendukung pengembangan jaringan 5G, pemerintah juga akan segera merilis pita frekuensi 2,6 GHz pada 2025, meskipun masih menghadapi gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dari MNC Group.
Sementara itu, pita 3,5 GHz, yang merupakan spektrum utama 5G global, masih digunakan untuk layanan satelit hingga 2034.
Dalam rangka memastikan transisi yang lancar dan berkelanjutan, diperlukan strategi migrasi spektrum yang komprehensif dan terkoordinasi.
Danantara memiliki peran strategis dalam mengawal proses ini, terutama karena tiga dari empat operator satelit nasional yang menggunakan pita 3,5 GHz, yakni Telkom, Telkom Satelit Indonesia, dan BRI, berada di bawah portofolionya.
Dengan pendekatan inovatif seperti kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) Unsolicited, investasi digital akan diarahkan untuk mempercepat penetrasi internet, meningkatkan daya saing industri, serta mendorong pertumbuhan ekonomi digital nasional.
“Dengan migrasi spektrum yang terstruktur dan pemanfaatan aset BUMN secara optimal, kita dapat mewujudkan infrastruktur digital yang lebih merata dan inklusif. Ini adalah langkah penting dalam mewujudkan Visi Indonesia Digital 2045,” kata Meutya.
Pemerintah menargetkan kecepatan broadband mobile mencapai 100 Mbps pada 2029, sesuai dengan RPJMN 2025-2029.
