Morrissey Technology

Loading

Tag Kemkomdigi

News

Kemkomdigi dan BMKG perkuat sistem informasi kebencanaan

Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkuat koordinasi dalam menyebarluaskan informasi kebencanaan kepada masyarakat.

Langkah ini diambil untuk memastikan peringatan dini cuaca ekstrem dan bencana alam dapat diterima dengan lebih cepat dan akurat.

Dalam pertemuan di kantor Kemkomdigi, Jakarta, Rabu (5/3), Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BMKG Dwikorita Karnawati membahas strategi peningkatan komunikasi publik, khususnya mengingat tren peningkatan peringatan cuaca pada Januari–Februari 2025.

“Koordinasi antara Kemkomdigi dan BMKG telah berjalan lama, tetapi dengan meningkatnya kejadian cuaca ekstrem dan bencana, kita perlu memastikan sistem komunikasi publik berjalan lebih optimal. Masyarakat harus mendapatkan informasi peringatan dini dengan cepat dan akurat,” ujar Meutya dalam rilis pers, Rabu.

Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah penyebaran informasi kebencanaan melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk operator seluler dan televisi.

Sistem Peringatan Dini atau Early Warning System (EWS) yang dikembangkan sejak 2016 melalui SMS Blast, kini telah diperluas ke siaran TV digital sejak Agustus 2024.

Kemkomdigi telah bekerja sama dengan penyelenggara multipleksing seperti TVRI, Transmedia, Metro TV, MNC, SCM, Viva, NTV, dan RTV untuk menampilkan peringatan dini bencana langsung di layar televisi.

Dengan ini, informasi cuaca ekstrem dapat menjangkau lebih banyak masyarakat dalam waktu singkat.

Dwikorita mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi dukungan penuh Kemkomdigi dalam memperkuat sistem komunikasi kebencanaan.

“Dengan infrastruktur komunikasi yang terus diperluas, termasuk peningkatan konektivitas seluler di daerah terpencil, kami optimistis bahwa informasi kebencanaan dapat lebih cepat diterima oleh masyarakat di wilayah rawan bencana,” ujar dia.

Dalam kesempatan ini, Meutya juga menyampaikan bahwa data BMKG menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah kejadian cuaca ekstrem dan bencana alam pada Januari-Februari 2025.

Hal ini termasuk peningkatan kasus gempa bumi dari 11 kejadian di Januari menjadi 25 kejadian di Februari, serta laporan banjir besar yang melanda wilayah Jabodetabek pada 4 Maret 2025 akibat curah hujan tinggi.

Melihat tren ini, Kemkomdigi dan BMKG berkomitmen untuk terus memperkuat komunikasi publik, memastikan bahwa setiap informasi peringatan dini tersampaikan secara luas dan tepat waktu.

News

Kemkomdigi dan AWS hadirkan kompetisi inovasi AI bagi siswa SMK

Kabupaten Bekasi – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) bersama Amazon Web Service (AWS) sebagai pelaku industri awan komputasi di Indonesia menggelar kompetisi menampilkan keterampilan “cloud computing” menghasilkan inovasi kecerdasan artifisial (ArtificiaI Intelligence/AI) bagi para siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Kegiatan yang menyasar SMK di kawasan industri seperti Kabupaten Bekasi dan Kota Karawang itu menggaet minat sekitar 30.000 peserta dan puncaknya mempertemukan lima tim di Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK) Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu.

“[Kompetisi] ini kami apresiasi sekali karena ini adalah bagian dari upaya mempercepat transformasi digital di Indonesia yang merupakan salah dari target misi Astacita menuju Indonesia Emas 2045,” kata Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid membuka puncak kompetisi tersebut.

Meutya menyebutkan karya-karya yang dibawa dalam kompetisi ini terlihat menarik misalnya seperti solusi desain interior berbasis AI, lalu ada juga aplikasi yang menunjukkan destinasi wisata di Indonesia, hingga aplikasi bernama Story First yang membantu penggunanya bisa merasakan pengalaman membaca lebih interaktif dan menyenangkan.

Country Manager AWS Data Center Indonesia Winu Adiarto menyebutkan acara ini dihadirkan karena perusahaannya ingin merayakan setiap inovasi yang dikembangkan oleh talenta digital Indonesia.

Kompetisi yang dinamakan “Terampil di Awan” diharapkan menjadi bukti bahwa talenta-talenta digital di Indonesia dapat berkembang dan tidak tertinggal dalam menciptakan kreasi dan inovasi dari teknologi terkini.

“Jadi memang acaranya kompetisi tapi sebenarnya hari ini adalah hari untuk merayakan inovasi. Jadi teman-teman ini sudah dua bulan belajar mengenai generative AI dengan tools-tools dari AWS. Ini sebagai bukti bahwa bangsa Indonesia juga bisa mengembangkannya,” kata Winu. Harapannya meski kompetisi ini selesai, kolaborasi antar Kemkomdigi bersama AWS dapat terus terjalin di masa depan terutama untuk menciptakan talenta digital yang dibutuhkan untuk berkontribusi pada perekonomian bangsa.

News

APJII minta Kemkomdigi perhatikan keadaan perusahaan internet UMKM

Jakarta – Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia Sulawesi, Maluku, dan Papua (APJII Sulampua) mengharap Kementerian Komunikasi dan Digital untuk juga memperhatikan keadaan perusahaan internet yang berbasis UMKM dengan merevisi Undang-Undang Telekomunikasi.

“Perusahaan ISP level UMKM dipastikan kalah bersaing ketika bertemu perusahaan BUMN, untuk menggarap proyek-proyek senilai Rp15 miliar ke bawah. Sementara di tingkat RT dan RW, banyak ISP ilegal RT/RW net yang menawarkan internet ke rumah-rumah warga,” kata Ketua APJII Sulampua Abdul Malik dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa.

Malik mengatakan Undang-Undang Telekomunikasi yang disahkan pada tahun 1999 sudah tidak relevan dengan perkembangan penyedia jasa layanan internet (ISP) saat ini. Sebab sedang terjadi persaingan tarif antarperusahaan BUMN dengan ISP.

Keadaan itu dinilainya memicu persaingan yang tidak sehat, sehingga bisnis ISP UMKM bisa terpuruk.

“Yang harus menjadi perhatian Kemkomdigi, perang tarif tersebut sangat menurunkan kualitas internet di Indonesia. Dengan banting harga, maka yang dikorbankan adalah kualitas,” ujar dia.

Menurut Malik persaingan yang tidak sehat bakal berakibat langsung terhadap kehidupan jutaan tenaga kerja. Imbas jaminan berwirausaha yang kurang itu, tenaga profesional di bidang ISP adalah meningkatnya jumlah pengangguran ataupun lebih memilih bekerja di luar negeri.

Ketidaktersediaan sumber daya manusia yang mumpuni di dalam negeri, juga berpengaruh terhadap kualitas ISP.

Terkait dengan revisi Undang-Undang Telekomunikasi, APJII Sulampau meminta pemerintah dan DPR untuk memperlakukan data dan lalu lintas internet dengan cara yang sama, tanpa diskriminasi berdasarkan konten, aplikasi, layanan, atau perangkat, serta regulasi yang jelas dan berpihak pada persaingan usaha yang sehat sangat dibutuhkan.

“Hal ini bertujuan untuk mencegah praktik monopoli dan memastikan bahwa pasar internet di Indonesia tetap kompetitif dan inovatif,” kata Malik.

Malik juga mengingatkan saat ini harga internet di Indonesia masih relatif murah. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi yang memastikan bahwa akses internet tetap terjangkau bagi seluruh masyarakat.

APJII Sulampua juga meminta pemerintah membangun infrastruktur yang merata, dengan mendorong investasi dalam infrastruktur internet di seluruh Indonesia, termasuk daerah terpencil dan perdesaan.

Tujuannya adalah untuk mengurangi kesenjangan digital dan memastikan bahwa semua masyarakat Indonesia memiliki akses internet yang terjangkau dan berkualitas.

Diketahui bahwa terdapat 1.287 ISP yang ada di Indonesia siap untuk berkolaborasi untuk pemerataan internet di seluruh negeri.

News

Kemkomdigi-Kemenhub sinergi pastikan libur Nyepi dan Lebaran lancar

Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Digital dan Kementerian Perhubungan bersinergi untuk memastikan perjalanan libur Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri tahun ini berjalan lancar.

“Kami mengapresiasi sinergi yang sudah terjalin dengan baik. Kami bertekad untuk meningkatkan koordinasi demi memastikan perjalanan libur Nyepi dan Lebaran berjalan lebih lancar, aman, dan nyaman bagi masyarakat,” kata Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid di Jakarta, Rabu.

Menkomdigi Meutya bertemu dengan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi di Kantor Kementerian Komdigi, Rabu.

Sejak Oktober 2024, Kemkomdigi telah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk mendukung libur Hari Raya Natal dan tahun baru, termasuk komunikasi publik yang efektif, penyebaran informasi melalui SMS blast, teks berjalan pada siaran televisi nasional, serta konten pada berbagai kanal digital.

Kemkomdigi juga memastikan ketersediaan jaringan telekomunikasi yang optimal di titik-titik krusial, seperti bandara, terminal, pelabuhan, dan jalur utama mudik.

“Selain itu, tim Balai Monitoring Komdigi aktif memantau spektrum frekuensi guna memastikan kelancaran komunikasi selama periode liburan,” ucap Meutya.

Melihat keberhasilan libur akhir tahun lalu, Kementerian Komdigi dan Kementerian Perhubungan berkomitmen untuk memperkuat sinergi dalam menghadapi libur Nyepi yang jatuh pada 28-29 Maret 2025 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H pada 31 Maret – 7 April 2025.

Kemkomdigi juga akan terus berkoordinasi dengan penyedia layanan telekomunikasi agar masyarakat tetap dapat terhubung selama perjalanan mudik.

Pusat Informasi dan Koordinasi Lintas Sektor yang dibentuk oleh Kemenhub pun akan kembali dioptimalkan dalam periode liburan mendatang.

Kontribusi Kemkomdigi dalam memastikan kelancaran libur Natal dan tahun baru tersebut mendapat apresiasi dari Menhub Dudy.

“Kami datang untuk menyampaikan terima kasih kepada Komdigi karena selama Nataru kemarin banyak dibantu, khususnya dalam menginformasikan kepada publik mengenai cuaca, kemacetan, dan berbagai kondisi lainnya yang sangat membantu kelancaran perjalanan masyarakat,” ujar Menhub Dudy.

Menhub menyampaikan bahwa pelaksanaan Angkutan Nataru 2024-2025 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan mobile positioning data dari operator seluler Indosat, Telkomsel, dan XL, jumlah penumpang angkutan umum meningkat dari 16,3 juta pada 2023-2024 menjadi 17,1 juta orang pada musim libur Nataru 2024-2025.

Dudy pun mengatakan bahwa persiapan untuk menghadapi libur Lebaran 2025 sudah harus dilakukan mulai dari sekarang.

“Kami berharap Komdigi kembali mendukung Kementerian Perhubungan serta kementerian dan lembaga lain dalam memastikan kelancaran angkutan Lebaran 2025,” ujar Menhub Dudy.

News

Kemkomdigi dan KemenPANRB percepat transformasi digital pemerintahan

Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) perkuat sinergi dalam percepatan transformasi digital pemerintahan.

Upaya ini menitikberatkan pada kebijakan yang berorientasi pada proses bisnis yang adaptif, mengingat digitalisasi harus selaras dengan kebutuhan pelayanan publik yang terus berkembang.

Dikutip dari rilis pers Kementerian, Selasa, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian/lembaga agar kebijakan transformasi digital tidak hanya fokus pada aspek teknologi, tetapi juga mempertimbangkan perspektif layanan publik secara menyeluruh.

“Kami apresiasi komitmen Kemenpan-RB dalam transformasi digital pemerintahan yang efisien dan efektif. Kemkomdigi menegaskan dukungan penuh untuk mewujudkan layanan publik yang lebih terintegrasi dan berdampak,” ujar Meutya.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, menegaskan bahwa KemenPANRB berkomitmen mempercepat transformasi digital dalam pemerintahan demi meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan transformasi digital sangat bergantung pada dukungan penuh dari Kemkomdigi, terutama dalam aspek infrastruktur dan keterpaduan sistem.

“Hari ini kami mengharapkan dukungan dari Ibu Menteri Komdigi dalam mengakselerasi transformasi digital yang berbasis pada proses bisnis pemerintahan. Pendekatan ini penting agar setiap langkah digitalisasi tetap adaptif terhadap kebutuhan layanan publik,” kata Rini.

Dalam implementasi kebijakan transformasi digital, peran Kemkomdigi sangat krusial sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Kemkomdigi bertindak sebagai penyelenggara infrastruktur SPBE serta penanggung jawab keterpaduan pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi SPBE.

Komitmen negara dalam percepatan transformasi digital diperkuat dengan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP).

Rancangan Perpres ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam transformasi digital pemerintahan agar lebih terintegrasi dan berdampak, serta mempercepat dan menyelaraskan penerapan agenda prioritas transformasi digital yang tidak hanya berfokus pada teknologi, tetapi juga mempertimbangkan efektivitas layanan publik.

Kemkomdigi akan berperan penting dalam memastikan keseimbangan antara kebutuhan teknologi dan pelayanan publik, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat lebih efektif dalam mendukung digitalisasi pemerintahan.

Turut hadir dalam pertemuan ini Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, Sekretaris Jenderal Kementerian Komdigi Ismail, Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Mira Tayyiba, serta Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto.

News

Kemkomdigi investigasi dugaan kebocoran data pegawai

Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) tengah melakukan investigasi terhadap dugaan peretasan yang berdampak pada kebocoran data internal pegawai.

Meskipun data yang terdampak bersifat umum, Kemkomdigi memastikan bahwa langkah cepat telah diambil untuk menjaga keamanan informasi dan mengungkap pihak yang bertanggung jawab atas insiden ini.

Dikutip dari rilis pers Kementerian yang diterima, Senin, Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Alexander Sabar menegaskan bahwa pihaknya telah mendeteksi upaya peretasan terhadap Pusat Data dan Sarana Informatika (PDSI) Kemkomdigi.

“Kami meminta maaf jika ada pihak yang terdampak. Kami telah melakukan mitigasi dugaan peretasan, menutup semua celah keamanan, serta memperkuat sistem pertahanan siber,” ujar Sabar.

Sabar menjelaskan bahwa investigasi ini mencakup audit mendalam terhadap infrastruktur PDSI, mitigasi risiko, analisis pola serangan siber, serta pelacakan aktivitas mencurigakan dalam jaringan Kemkomdigi.

Selain itu, kata dia, seluruh unit di bawah Kemkomdigi telah diperintahkan untuk melakukan audit keamanan internal dan meningkatkan kapasitas respons terhadap insiden siber.

Kemkomdigi menegaskan bahwa perlindungan data pribadi adalah prioritas utama, sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

Sabar mengatakan, setiap individu yang dengan sengaja mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dikenakan pidana penjara hingga 4 tahun dan/atau denda maksimal Rp4 miliar.

“Sementara itu, penyalahgunaan data dapat berujung pada pidana hingga 5 tahun dan/atau denda Rp5 miliar,” ucap Sabar.

Kemkomdigi juga mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap potensi penyalahgunaan data pribadi.

Kemkomdigi berkomitmen untuk terus memperkuat infrastruktur keamanan siber nasional dan meningkatkan kualitas sistem keamanan demi melindungi data pribadi masyarakat Indonesia.

Kemkomdigi menyatakan akan terus memberikan informasi terbaru mengenai perkembangan investigasi ini guna memastikan transparansi dan menjaga kepercayaan publik.

News

Kemkomdigi diminta rampungkan aturan ruang digital anak dalam 2 bulan

Jakarta – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkap bahwa lembaganya diperintahkan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto untuk menuntaskan regulasi perihal perlindungan anak di ruang digital paling lambat dua bulan ke depan.

“Presiden menyampaikan melalui Pak Seskab (Sekretaris Kabinet) kepada kami kemarin menginginkan adanya percepatan aturan perlindungan anak di ruang digital ini agar dapat diselesaikan dengan secepatnya dan timeline-nya kami diberi waktu satu sampai dua bulan,” kata Meutya di Jakarta, Minggu.

Menanggapi hal tersebut Menkomdigi mengungkap telah menandatangani Surat Keputusan (SK) untuk membentuk tim kerja khusus yang akan menggodok kajian mengenai pembatasan tersebut termasuk aturan lainnya terkait perlindungan anak di ruang digital.

Berdasarkan Surat Keputusan itu, jelas Meutya, tim kerja yang terdiri atas perwakilan beberapa kementerian, akademisi, tokoh pendidikan anak, lembaga pemerhati anak Save The Children Indonesia, Lembaga Psikolog, Lembaga Perlindungan Anak yang diwakili Kak Seto, dan banyak lembaga terkait lainnya akan bekerja mulai Senin 3 Februari.

Tim yang disebut Tim Penguatan Regulasi Perlindungan Anak di Ranah Digital ini akan bekerja dalam tiga fokus utama, pertama untuk memperkuat regulasi dan mekanisme pengawasan terhadap platform digital yang menyediakan akses bagi anak-anak.

Kemudian, mereka juga bertugas meningkatkan literasi digital bagi anak dan orang tua agar lebih sadar akan risiko dunia maya, serta menindak tegas pelaku dan penyebar konten berbahaya yang mengancam keselamatan anak-anak.

“Seluruh menteri yang terlibat memiliki semangat yang sama dengan Presiden untuk mempercepat perlindungan anak-anak di dunia digital. Tim Penguatan Regulasi Perlindungan Anak di Ranah Digital yang dibentuk terdiri dari perwakilan pemerintah, akademisi, praktisi, dan perwakilan LSM anak,” ujar Menkomdigi.

Salah satu aspek yang dikaji dalam regulasi berkaitan dengan pembatasan usia khusus bagi anak-anak dalam penggunaan media sosial, sebagai langkah untuk mengurangi paparan terhadap konten berbahaya.

Dalam penyusunan regulasi, Menkomdigi berkoordinasi dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Agama serta Menteri Kesehatan.

Menkomdigi mengatakan upaya ini untuk menangani maraknya konsumsi pornografi yang dilakukan anak-anak di internet, di mana Indonesia saat ini tercatat di peringkat keempat di dunia dalam ranah akses konten pornografi terbesar.

Berdasarkan data National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), konten kasus pornografi anak Indonesia selama 4 tahun mencapai 5.566.015 kasus. Jumlah ini merupakan yang terbanyak ke-4 di dunia dan ke-2 di ASEAN.

Sementara itu, data Badan Pusat Statistik (2021) mencatat bahwa 89 persen anak usia lima tahun ke atas menggunakan internet hanya untuk media sosial, yang meningkatkan risiko mereka terpapar konten berbahaya.

Kasus judi online, pornografi, perundungan, dan kekerasan seksual terus mendominasi aduan yang diterima oleh Kemkomdigi.

News

Kemkomdigi blokir 5,7 juta konten judol hingga 21 Januari 2025

Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) terus konsisten menangani konten-konten judi online sejalan dengan langkah pemberantasan judi online di Indonesia dengan total yang telah diblokir hingga 21 Januari 2025 mencapai 5.707.952 konten.

“Sejak 2017 hingga 21 Januari 2025, Kementerian Komdigi telah menangani 5.707.952 konten judi online yang beredar di berbagai site dan aplikasi internet,” kata Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Alexander Sabar dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Judi Online Komisi I di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu.

Jika dilihat dari semua konten yang dikategorikan sebagai konten ilegal, maka dapat dipastikan penanganan konten judi online menjadi yang paling banyak dilakukan oleh Kementerian Komdigi.

Dalam materi paparannya di hadapan komisi I DPR RI, secara keseluruhan konten ilegal yang ditangani oleh Kemkomdigi hingga periode 21 Januari 2025 mencapai 6.349.606 konten. Konten-konten yang ditangani selain judi online di antaranya konten pornografi, konten penipuan, hingga konten hoaks.

Lebih lanjut dari keseluruhan konten judi online yang ditangani, Alexander menyebutkan bahwa konten judi online paling banyak didapatkan dari platform X dengan jumlah temuan sebanyak 1.429.063 konten.

Terlihat juga dalam paparan lanjutan, temuan konten judi online paling banyak juga ditemukan dari platform milik Meta sebanyak 735.503 konten, dan juga dari file sharing sebanyak 168.699 konten.

Pemberantasan judi online tersebut dilakukan Kemkomdigi dengan tim khususnya yang bernama tim pengendalian konten terdiri 113 personel yang bekerja selama rutin setiap hari 24/7, terbagi dalam tiga shift.

“Tim pengendalian memiliki tugas dan fungsi untuk patroli siber konten internet ilegal, melakukan pemblokiran konten internet ilegal, menerima aduan masyarakat, menerima aduan korporasi, melakukan rilis dan penanganan hoaks, menerima aduan cekrekening, dan aduan hoaks,” kata Alex.

News

Kemkomdigi hadirkan “fun run” ajak warga aktif dan tak terjerat judol

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) terus berupaya dalam pencegahan dan pemberantasan judi online di Indonesia salah satunya dengan menghadirkan “Komdigi 5K Fun Run 2024: Lari dari Judi Online” sebuah aktivitas mengajak masyarakat untuk aktif dan tidak terjerat judi online.

Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk kolaborasi unik agar masyarakat bisa aktif bergerak di luar ruangan menghabiskan waktu berliburnya dan juga menjadi ajang pengingat agar masyarakat juga bisa aktif melaporkan aktivitas-aktivitas yang terkait dengan praktik judi online.

“Seperti yang dikatakan oleh Presiden Prabowo, judi online ini adalah masalah besar, musuh besar bagi masyarakat Indonesia. Karena itu pada pagi ini, kita semua mencoba menyatukan tekad dan mewujudkan satu kolaborasi bersama dengan menyalakan semangat untuk berantas judi online,” kata Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria di Jakarta, Minggu.

Sejak 2017 hingga Desember 2024, Kementerian Komunikasi dan Digital telah memutus akses ke lebih dari 5,5 juta konten judi online di Indonesia.

Namun praktik judi online masih terjadi melalui beragam macam celah yang dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab.

Dalam pemantauan pemerintah ada empat juta masyarakat Indonesia yang masih aktif bermain judi online setiap hari. Jumlah itu termasuk 80.000 anak-anak yang bermain judi online.

Sementara itu, data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan memperkirakan nilai transaksi dari permainan judi online di Indonesia sudah mencapai hampir Rp900 Triliun per tahun.

“Kita bisa bayangkan itu dengan uang yang beredar untuk permainan judi online ini bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang lebih positif. Tapi uang rakyat itu terserap ke dalam permainan dan terbang hangus entah ke mana,” tutur Nezar Patria.

Oleh karena itu, Wamen Nezar Patria menekankan kerja sama yang solid berbagai pihak menjadi kunci agar tantangan transformasi digital ini dapat dihadapi bersama.

“Kita jauhi judi online! Kita berantas, kita menyalakan bersama-sama dengan tekad yang bulat untuk memberantas judi online ini dari lingkungan sekitar kita sampai dengan lembaga-lembaga di mana kita bekerja,” ajaknya.

“Komdigi 5K Fun Run 2024 Lari dari Judi Online” diikuti 650 orang peserta. Dalam rangkaian acara, Kementerian Komdigi juga menyediakan beragam jenis olahraga mulai dari Zumba, Strong Nation, Cardio Dance dan Poundfit yang berlangsung dari tanggal 27 sampai dengan 29 Desember 2024.

News

Sekjen Kemkomdigi tegaskan PDSI garda terdepan jaga aset digital

Jakarta – Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) Mira Tayyiba menegaskan bahwa Pusat Data dan Sarana Informatika (PDSI) memiliki peran penting dan menjadi garda terdepan dalam penyediaan layanan teknologi informasi internal di lingkungan kerja Kementerian Komdigi.

“PDSI menjadi garda terdepan dalam mendukung berbagai kegiatan operasional Kementerian Komunikasi dan Digital. Kami sangat mengapresiasi layanan PDSI yang saya tahu 24 jam 7 hari seminggu harus selalu menjaga aset digital Komdigi,” kata Mira dalam PDSI Customer Experience Day 2024 di Jakarta, Senin.

Ia menyatakan, layanan PDSI beroperasi 1×24 jam setiap hari yang menjadi komponen esensial dalam memastikan kelangsungan kinerja bisnis dan operasional harian Kementerian Komdigi.

Dalam satu tahun terakhir PDSI Kementerian Komdigi telah menyiapkan beragam layanan teknologi informasi, seperti akses disabilitas pada web Kementerian Komdigi, penanganan insiden maupun tantangan siber, penyesuaian nama domain dari nomenklatur Kementerian Kominfo ke Kementerian Komdigi, dan banyak layanan lainnya.

Sekjen Mira juga mengapresiasi kinerja PDSI sekaligus menggarisbawahi pentingnya untuk terus meningkatkan kualitas layanan teknologi informasi mengingat kebutuhan dan tuntutan era digital yang terus berkembang pesat.

“Jadi ini juga menjadi tantangan bagi PDSI untuk selalu merespons secara tepat waktu. Kami juga melihat bahwa layanan infrastruktur walaupun selalu ada ruang untuk perbaikan, tapi sudah sangat baik yang mungkin ke depannya kita perlu untuk fokus,” jelasnya.

Di samping itu, Sekjen Mira menyampaikan bahwa PDSI harus mampu untuk meningkatkan kualitas layanan jaringan yang andal hingga solusi keamanan siber yang tepercaya juga harus menjadi perhatian utama PDSI.

Tak kalah penting, ia menegaskan agar PDSI dapat segera menjawab kebutuhan akan sistem data yang terintegrasi di lingkungan internal Kementerian Komdigi mengingat data yang akurat adalah salah satu aspek kunci dalam proses pengambilan keputusan di era digital.

“Karena sulit bagi kita untuk menyusun suatu program, kegiatan, kebijakan atau melakukan evaluasi tanpa adanya data. Ketersediaan data adalah keharusan, harus kita olah supaya menjadi sesuatu yang bermakna yang ada konteksnya,” ungkap Sekjen Mira Tayyiba.

Sekjen Kementerian Komdigi menerangkan bahwa PDSI Customer Experience Day merupakan kegiatan yang memberikan ruang bagi sivitas untuk mengenal lebih dalam atas layanan yang disediakan oleh PDSI.

Bahkan, menjadi forum untuk berbagi ide, gagasan dan masukan yang berharga dalam pengembangan layanan.

Ia menambahkan, keberhasilan layanan teknologi informasi adalah keberhasilan bersama, di mana layanan teknologi informasi yang disediakan untuk kebutuhan internal bukan menjadi alat semata, melainkan jembatan yang menghubungkan visi dengan implementasi nyata di lapangan.

“Bersama-sama mewujudkan Kementerian Komunikasi dan Digital yang lebih efisien, produktif, dan siap menghadapi tantangan masa depan,” ajak Mira.