Morrissey Technology

Loading

Instagram luncurkan program kemitraan sekolah cegah perundungan

Jakarta – Instagram mengumumkan program kemitraan sekolah baru yang bertujuan untuk mempercepat penanganan laporan moderasi yang diajukan oleh akun sekolah terverifikasi guna mencegah tindakan perundungan.

Program ini kini tersedia bagi seluruh sekolah menengah pertama dan atas di Amerika Serikat. Melalui inisiatif ini, sekolah dapat langsung melaporkan unggahan atau akun siswa yang berpotensi melanggar pedoman Instagram.

Laporan dari sekolah akan diprioritaskan untuk ditinjau, dan pihak sekolah akan mendapatkan notifikasi mengenai tindakan yang diambil.

Instagram menyatakan bahwa tujuan dari program ini adalah untuk membantu para pendidik dalam menangani masalah keselamatan remaja, seperti perundungan, dengan lebih cepat dan efektif.

Sekolah yang berpartisipasi akan menampilkan banner “school partner” di profil mereka sebagai tanda keterlibatan dalam program ini. Selain itu, Instagram juga akan menyediakan sumber daya edukasi bagi pendidik, orang tua, wali, dan siswa mengenai cara menggunakan aplikasi dengan aman.

Selama setahun terakhir, Instagram telah menguji program ini dengan 60 sekolah dan bekerja sama dengan International Society for Technology in Education serta Association for Supervision and Curriculum Development (ISTE+ASCD) untuk mengembangkan inisiatif ini.

Sekolah lain di Amerika Serikat dapat mendaftar ke daftar tunggu untuk bergabung dalam program tersebut.

Peluncuran program ini bertepatan dengan perkembangan undang-undang terkait keamanan anak di media sosial di AS.

Senat AS saat ini tengah mempertimbangkan RUU Kids Off Social Media Act (KOSMA), yang bertujuan melarang akses media sosial bagi anak di bawah 13 tahun. Selain itu, dua undang-undang lain, yakni Kids Online Safety Act (KOSA) dan Children and Teens’ Online Privacy Protection Act* (COPPA), juga telah disetujui oleh Senat.

Sebagai bagian dari upaya perlindungan daring, Instagram sebelumnya telah menerapkan berbagai kebijakan, seperti mengatur akun remaja di bawah 16 tahun menjadi privat secara default, membatasi fitur pesan, serta menyediakan kontrol orang tua dan batasan lainnya.

Kemkomdigi bangun kemitraan untuk percepat transformasi digital

Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) membangun kemitraan untuk mempercepat pelaksanaan transformasi digital di Indonesia.

Dalam upaya untuk membangun kemitraan, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid melakukan pertemuan dengan perwakilan Bill and Melinda Gates Foundation di Jakarta, Jumat, untuk membahas rencana strategis percepatan transformasi digital di Indonesia.

“Kemitraan ini sejalan dengan visi kami untuk mempercepat digitalisasi nasional melalui penguatan infrastruktur digital, peningkatan inklusi keuangan, dan literasi digital bagi seluruh masyarakat Indonesia,” kata Meutya sebagaimana dikutip dalam siaran pers kementerian di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan bahwa pemerintah akan menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memastikan transformasi digital berjalan aman, inklusif, dan memberdayakan.

“Kami terbuka untuk berbagai peluang kerja sama guna mewujudkan ekosistem digital yang memberdayakan masyarakat,” kata Meutya.

“Transformasi digital harus menjadi alat untuk memajukan kehidupan rakyat, memastikan tidak ada yang tertinggal, serta membangun kemandirian digital Indonesia melalui produksi dan pemanfaatan data secara optimal,” ia menambahkan.

Dalam pertemuan dengan perwakilan Bill and Melinda Gates Foundation, Meutya menyoroti pentingnya pengembangan infrastruktur digital publik dan sistem finansial inklusif dalam upaya membangun ekosistem digital yang inklusif dan memberdayakan.

Ia juga menyampaikan pentingnya peningkatan literasi digital masyarakat dalam pelaksanaan transformasi digital.

Menurut dia, program-program edukasi dapat dijalankan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai keamanan data, pemanfaatan teknologi digital, dan pengelolaan keuangan digital.

Perwakilan Bill and Melinda Gates Foundation Brooke Patterson dan Kanjawalit Singh menyampaikan dukungan yayasan terhadap inisiatif yang akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

“Kami percaya, kemajuan Indonesia dalam digitalisasi dapat menjadi model global untuk tata kelola data yang inklusif dan aman,” kata Singh.

Perwakilan yayasan mengemukakan bahwa tata kelola berbasis persetujuan bisa diterapkan untuk memberdayakan warga sebagai pemilik data.